Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Djuanda kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cimahi bertajuk “Penguatan Model Evaluasi Kebijakan APBD TA 2026 dan Manajemen Komunikasi Konflik DPRD Kota Cimahi” yang berlangsung pada 5–7 Maret 2026 di Holiday Inn Bandung Pasteur.
Kegiatan yang diikuti oleh 44 peserta dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Cimahi ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan penguatan komunikasi publik di tengah dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Ketua LPPM Universitas Djuanda Prof. Dr. Rasmitadila, M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemampuan DPRD dalam mengevaluasi kebijakan daerah serta mengelola komunikasi konflik secara konstruktif.
“Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya dalam melakukan evaluasi kebijakan anggaran daerah serta mengelola dinamika komunikasi dan potensi konflik yang muncul dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik,” ujar Ketua LPPM Universitas Djuanda.
Lebih lanjut, LPPM Universitas Djuanda menegaskan bahwa kemampuan analisis kebijakan dan komunikasi publik menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini, sinergi antara DPRD Kota Cimahi, pemerintah daerah, serta kalangan akademisi dapat terus diperkuat sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Ketua DPRD Kota Cimahi juga menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi kebijakan APBD.
“Kemampuan dalam melakukan evaluasi kebijakan anggaran menjadi sangat penting agar setiap program pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Ketua DPRD Kota Cimahi.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan komunikasi publik dan pengelolaan konflik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kemampuan dalam mengelola komunikasi konflik secara konstruktif menjadi salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh pimpinan dan anggota DPRD, sehingga setiap perbedaan dapat dikelola secara bijaksana dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat,” lanjutnya.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapatkan berbagai materi strategis yang disampaikan oleh narasumber nasional dan praktisi berpengalaman, di antaranya Dr. Saydiman Marto, S.STP., M.Si dari Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Muhammad Jazuli dari Dewan Pers, serta Hj. Neneng Athiatul Fauziyah, S.Ag., M.I.Kom., MT., MIB., CPS sebagai motivator dan praktisi komunikasi publik. Materi yang disampaikan meliputi model evaluasi kebijakan APBD berbasis kinerja dan dampak publik, etika komunikasi di media massa, manajemen opini publik, mediasi masyarakat, hingga penguatan komunikasi DPRD yang humanis dan membangun legitimasi publik.
Kegiatan ini juga memperoleh rekomendasi resmi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat sesuai Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, mayoritas peserta memberikan penilaian sangat baik terhadap kualitas materi, narasumber, fasilitas, serta penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Melalui kegiatan ini, Universitas Djuanda berharap sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
