Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Djuanda kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah melalui penyelenggaraan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu bertajuk “Optimalisasi Fungsi Pengawasan dan Pembinaan DPRD terhadap Koperasi, Perpajakan, dan Pemerintahan Desa” yang berlangsung pada 15–17 Maret 2026 di Grage Grand Business Hotel Cirebon.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, serta pengawalan kebijakan daerah secara profesional, akuntabel, dan sesuai regulasi terbaru. Workshop menghadirkan berbagai materi strategis yang relevan dengan dinamika pemerintahan daerah saat ini, mulai dari penguatan pengawasan koperasi, kebijakan perpajakan daerah, hingga tata kelola pemerintahan desa.
Ketua LPPM Universitas Djuanda, Prof. Dr. Rasmitadila, M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kompetensi aparatur dan lembaga pemerintahan daerah melalui kegiatan akademik yang aplikatif dan berbasis kebutuhan lapangan.
Workshop secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dan diikuti oleh pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Selama kegiatan, peserta memperoleh pendalaman materi terkait optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap sektor-sektor strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pada sesi pertama, peserta mendapatkan materi mengenai Peran DPRD dalam Mendorong Koperasi Merah Putih sebagai Pionir Ekonomi Rakyat yang disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat. Materi ini menitikberatkan pada pentingnya pembinaan pengurus dan pengawasan kinerja koperasi secara berkala sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan daerah. Sementara itu, sesi kedua membahas Sosialisasi Pajak Tarif Efektif Rata-rata (TER) bagi pimpinan dan anggota DPRD yang disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Materi ini memberikan pemahaman teknis mengenai kebijakan perpajakan terbaru serta implementasinya dalam tata kelola keuangan daerah.
Pada sesi berikutnya, peserta memperoleh pendalaman materi terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan sesuai regulasi.
LPPM Universitas Djuanda menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi nyata perguruan tinggi dalam memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Melalui workshop ini, diharapkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap sektor koperasi, perpajakan, serta pemerintahan desa sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
